DPRD Kota Metro Rapat Paripurrna Penyampaian Raperda LPJ APBD Tahun 2021

Metro, wartajos.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menggelar rapat paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Penyampaian Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021, dan Jawaban Walikota Metro Atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi, yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kota Metro, Selasa (05/07/2022).

Rapat paripurna di hadiri oleh ketua dan Wakil ketua DPRD dan dari 25 anggota DPRD Kota Metro Turut beserta 21 Anggota, Forkopimda, Sekda, OPD se-Kota Metro, Camat dan Lurah se-Kota Metro.

Yulianto secara kolektif mewakili 6 (enam) fraksi-fraksi DPRD Kota Metro yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDIP Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi Nasdem dan Fraksi PAN atas rancangan peraturan Daerah Kota Metro menyampaikan 7 (tujuh) jenis laporan keuangan pokok yang telah dilaporkan Walikota Metro, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021.

Keenam fraksi juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI dengan harapan hal itu dapat menjadi pemacu semangat untuk berbuat yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang, selain itu juga diharapkan agar opini WTP memiliki korelasi linier dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Metro.

Dalam pandangan tersebut, Yulianto memaparkan laporan realisasi APBD TA. 2021, dari total target pendapatan daerah sebesar 911,7 milyar, sampai dengan akhir tahun 2021 pendapatan dapat direalisasikan sebesar 938,6 milyar rupiah, atau terealisasi sebesar 102,94 persen, yang terdiri atas PAD yang terealisasi sebesar 124,15 persen, pendapatan transfer terealisasi sebesar 96,02 persen, dan lain-lain pendapatan yang sah terealisasi sebesar 101,20 persen.

Keenam Fraksi juga menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak menyampaikan data secara subjektif dengan memberikan perbandingan dengan data pemerintah provinsi melainkan secara objektif mengkomparasikannya dengan data pemda kab/kota lain di Provinsi Lampung, seperti data tentang kemiskinan di mana Metro dengan angka 8,93% berada dibawah Mesuji sebesar 7,54% juga berada di bawah Tulang Bawang Barat 8.32%, juga mengenai angka pengangguran Metro ranking 4 pengangguran terbesar di Provinsi Lampung.

Masih lanjut Yulianto, Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Daerah juga perlu melakukan upaya optimalisasi pemanfaatan aset tanah dan bangunan yang dapat menjadi tambahan sumber PAD yang ada, pada sektor pendapatan daerah yang bersumber dari PAD tahun 2021 pendapatan dari PAD ini berhasil mencapai 124,5%, dari target 220,5 milyar rupiah, terealisasi sebesar 273, 8 milyar rupiah.

Apabila ditinjau secara rinci Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, keenam fraksi memberikan catatan pada beberapa dinas yang belum maksimal dalam capaian pendapatannya, yaitu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, PAD yang bersumber dari retribusi pemakaian kekayaan daerah hanya mencapai 11 %, dan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, PAD dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga hanya mencapai 23,82 %, realisasi pencapaian yang sangat minim ini kiranya mendapatkan atensi khusus dari Walikota Metro, perlu evaluasi yang mendalam karena pada tahun sebelumnya, pendapatan dari retribusi ini juga tidak bisa diraih secara optimal.

“Dalam pandangan umum ini, kami perlu mengingatkan kembali, bahwa sesuai tata kelola pemerintahan yang baik, kita semua harus kembali ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa DPRD bersama Pemerintah menjalankan Pemerintahan bersama. Selain itu, harmonisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan harus senantiasa dijaga, bahwa pada dasarnya Pemerintah Kota Metro tidak berdiri sendiri, perlu kooordinasi yang harmonis baik dengan kabupaten/kota lain, maupun dengan pemerintahan provinsi dan pemerintah Pusat, tentu dengan menggunakan etika, protokoler, birokrasi dan sebagainya,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Walikota Metro Wahdi menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Kota Metro serta mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan terkait pendapatan dan belanja.

Lanjutnya, dampak peningkatan sarana prasarana, jalan, internet dan lampu penerangan jalan yang sudah dianggarkan setiap tahunnya pada Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo tentunya di tahun 2022 ini akan di tingkatkan kembali kualitasnya, pelaksanaan program kreatif hap yang sudah mulai dikembangkan potensinya dan di tahun 2022 akan disempurnakan kembali program Metro Bangga Beli tentang kreatif peningkatan produktivitas dan pemasaran UMKM, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap suatu hukum agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa pemerintah kota akan selalu berupaya meningkatkan dan memaksimalkan pendapatan daerah melakukan evaluasi meningkatkan pengawasan membuat inovasi atau trobosan baru, terus melakukan pemutakhiran data base sumber pendapatan daerah serta akan melakukan sosialisasi secara intensif terhadap peraturan-peraturan pendapatan daerah.

“Kami sependapat dengan anggota dewan untuk terus melakukan upaya optimalisasi pemanfaatan aset tanah dan bangunan Pemerintah Kota Metro yang dapat meningkatkan PHD, demikian terhadap pencapaian retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola oleh Dinas Pemuda Olahraga dan pariwisata memang masih belum optimal hal tersebut terjadi terkait formulasi bentuk yang tepat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, selanjutnya terkait dengan beberapa saran yang disampaikan Pemerintah Kota Metro akan mengimplementasikan prioritas daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2022 akan meningkatkan kualitas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan drainase,” ucapnya.(Yul))

.