DPRD Lampung Bahas Raperda Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu
BANDAR LAMPUNG, wartajos.com. DPRD Provinsi Lampung melalui Komisi II tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu. Pembahasan ini dilakukan untuk mendorong penguatan tata niaga, meningkatkan nilai tambah komoditas, serta mendukung keberlanjutan usaha para petani.
Pembahasan tersebut dilangsungkan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, H. Ahmad Basuki, M.Pd.I., serta dihadiri oleh Anggota Komisi II yaitu Fauzi Heri, S.T., S.H., M.H., H. Morisman, S.T., Fatikhatul Khoiriyah, S.H., M.H., beserta anggota komisi lainnya. Pertemuan bertempat di Ruang Rapat Besar Komisi DPRD Provinsi Lampung pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Raperda ini dibahas sebagai tindak lanjut dari rapat internal Komisi II bersama Tim Ahli yang diselenggarakan pada 6 Oktober 2026. Substansi pengaturannya diarahkan untuk memperkuat tata kelola ubi kayu dari sektor produksi, pemasaran, hingga pengembangan industri pengolahan, dengan tetap memperhatikan kepentingan petani serta pelaku usaha.
RDP ini turut melibatkan berbagai instansi perangkat daerah, antara lain:
Bappeda
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Perkebunan
Dinas Koperasi dan UMKM
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
Masukan dari berbagai perangkat daerah tersebut sangat diperlukan guna mendukung proses penyusunan regulasi yang selaras dengan kebutuhan serta kesiapan sektor terkait.( HS)