DPRD dan Pemprov Lampung Terima Aspirasi Massa Hari Tani
Bandar Lampung, wartajos.com. Anggota DPRD Provinsi Lampung Wahrul Fauzi Silalahi, S.H., bersama Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Descatama Paksi Moeda, S.T., S.E., M.M., serta perwakilan Dinas Kehutanan menemui dan menerima aspirasi massa dari Dewan Rakyat Lampung (DRL) yang menggelar aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung dalam rangka memperingati Hari Tani, Kamis (24/09/2026).
Adapaun maksud dan tujuan Pertemuan Pertemuan tersebut untuk mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi serta tuntutan dari massa aksi, khususnya yang berkaitan dengan persoalan agraria dan kepentingan masyarakat petani.
Audiensi di Ruang Pusiban: Perwakilan massa dari Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) kemudian diterima di Ruang Pusiban, Balai Keratun. Audiensi tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., Anggota DPRD Provinsi Lampung Wahrul Fauzi Silalahi, S.H. dan Deni Ribowo, S.E., Kepala BPN Drs. Suwito, S.H., M.Kn., serta Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Descatama Paksi Moeda, S.T., S.E., M.M.
Dalam penyampaian aspirasinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan utama yang meliputi pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria, penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial bagi masyarakat di kawasan yang diklaim sebagai hutan, Perlindungan bagi perempuan, anak, buruh, serta masyarakat yang terdampak konflik agraria serta pemerataan bantuan yang bersumber dari keuangan negara bagi petani, kelompok tani, dan organisasi tani di Lampung.
Anggota DPRD Provinsi Lampung Wahrul Fauzi Silalahi, S.H. menegaskan bahwa DPRD Lampung terbuka terhadap segala bentuk penyampaian aspirasi masyarakat. Setiap persoalan yang disampaikan akan dicermati dan ditindaklanjuti sesuai dengan substansi, kewenangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penanganan persoalan agraria perlu dilakukan secara mendalam dengan melihat kondisi kasus per kasus, yang meliputi Aspek legal standing, Batas kewenangan dari masing-masing instansi terkait dan Riwayat penguasaan dan pengelolaan lahan serta dampak persoalan tersebut terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat.
(HS)