DPRD Lampung Menerima Aspirasi dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia
Bandar Lampung, wartajos.com. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung secara resmi menerima aspirasi dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) Lampung. Dalam pertemuan tersebut, KBPBI menyampaikan 10 tuntutan nasional serta dua tuntutan lokal, termasuk aspirasi terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan.
Pertemuan dan Kehadiran Pemangku Kepentingan
Aspirasi tersebut dibahas dalam pertemuan bersama di Ruang Rapat Komisi DPRD Provinsi Lampung pada Kamis (17/09/2026).
Rapat dihadiri oleh Sekretaris Komisi V DPRD Lampung, Elly Wahyuni, S.E., M.M., Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, S.E, Anggota Komisi V DPRD Lampung, Deni Ribowo, S.E, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Dr. Agus Nompitu, S.E., M.T.P..
Pokok Tuntutan Buruh
Perwakilan buruh menyampaikan sejumlah poin krusial mengenai persoalan tenaga kerja di daerah maupun nasional, yang meliputi Perlindungan hak-hak pekerja.
Kepastian hubungan kerja,Kesejahteraan buruh, Penguatan regulasi ketenagakerjaan, khususnya dorongan agar RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap pekerja.
Komitmen DPRD Provinsi Lampung
Sekretaris Komisi V DPRD Lampung, Elly Wahyuni, S.E., M.M., menyatakan bahwa pihak DPRD menerima seluruh aspirasi yang disampaikan dan berjanji akan memperjuangkannya melalui jalur kelembagaan.
”Kami menerima aspirasi yang disampaikan teman-teman buruh dan akan memperjuangkan. Apa yang menjadi tuntutan buruh akan kami tindak lanjuti melalui jalur kelembagaan,” kata Elly.
Menurut Elly, penyampaian aspirasi secara langsung merupakan bagian penting dalam penyerapan aspirasi masyarakat. DPRD akan mencermati poin-poin yang disampaikan untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang ada.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, S.E., turut menyampaikan dukungan penuh terhadap perjuangan dan aspirasi buruh dalam memperkuat hak serta kesejahteraan pekerja. (HS)