Fraksi PKB DPRD Lampung Sampaikan 9 Catatan Penting dalam Pembahasan Perubahan APBD TA 2026
Bandar Lampung, wartajos.com. Dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran (TA) 2026, Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung menegaskan bahwa APBD bukan sekadar persoalan besaran anggaran yang tersedia. Lebih dari itu, arah alokasi anggaran serta pihak yang merasakan manfaatnya menjadi tolok ukur utama.
Menyikapi hal tersebut, Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung menyampaikan 9 catatan penting agar setiap kebijakan anggaran benar-benar berangkat dari kebutuhan riil masyarakat. Poin-poin krusial yang ditekankan mencakup:
- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Mendorong peningkatan PAD tanpa membebani rakyat.
- Efisiensi dan Pengelolaan Keuangan: Mengutamakan efisiensi belanja serta memastikan pengelolaan utang daerah berjalan dengan sehat.
- Percepatan Pembangunan: Memacu percepatan program pembangunan di berbagai sektor strategis.
- Sektor Pelayanan Publik dan Kesejahteraan: Menuntut perhatian serius terhadap bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, hingga perlindungan masyarakat.
Fraksi PKB mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan APBD tidak cukup hanya dilihat dari besarnya angka yang terserap. Keberhasilan yang hakiki diukur dari seberapa besar perubahan positif yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Prinsip dasar yang diusung dalam pengawalan anggaran ini menegaskan bahwa anggaran harus bekerja, pembangunan harus terasa, dan kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas.
Masyarakat juga diajak untuk bersama-sama mengawal setiap rupiah APBD, mulai dari tahap pembahasan hingga proses pelaksanaannya di lapangan. Langkah ini dinilai penting karena anggaran yang baik adalah anggaran yang kembali kepada rakyat dalam wujud manfaat nyata.( HS)