​Langkah tersebut diwujudkan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu Provinsi Lampung yang merupakan usul inisiatif Komisi II DPRD Provinsi Lampung. Raperda ini diarahkan untuk membangun tata kelola singkong yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi petani dalam mata rantai ekonomi ubi kayu mulai dari sektor hulu hingga hilir.

​Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Lampung, produksi ubi kayu Lampung mencapai 7.523.295 ton dengan luas areal 228.508 hektare. Komoditas tersebut memiliki nilai ekonomi sekitar Rp10,16 triliun dan menempatkan Lampung sebagai daerah dengan produksi ubi kayu terbesar secara nasional.

​Anggota Komisi II sekaligus Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Lampung, Fauzi Heri, S.T., S.H., M.H., mengatakan bahwa besarnya potensi singkong Lampung harus diikuti dengan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Menurutnya, besarnya produksi tersebut menunjukkan posisi strategis singkong dalam perekonomian Lampung, namun keunggulan produksi ini harus diiringi dengan peningkatan nilai tambah.

​”Yang paling penting adalah bagaimana regulasi ini nantinya memberikan manfaat nyata bagi petani. Petani harus memiliki posisi tawar yang lebih baik dan mendapatkan nilai ekonomi yang layak dari hasil produksinya,” kata Fauzi Heri, Rabu (2/9/2026).

Menututnta Lampung sudah menjadi daerah nomor satu dalam produksi singkong secara nasional. Tantangannya sekarang adalah bagaimana posisi tersebut juga tercermin dalam kesejahteraan petani.

“Jangan sampai produksinya besar, nilai ekonominya besar, tetapi petaninya tetap berada pada posisi tawar yang lemah,” ujarnya ( HS)