BANDAR LAMPUNG, wartajos.com. DPRD Provinsi Lampung memperkuat pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi BBM bersubsidi guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. DPRD juga mendorong agar penetapan kuota BBM mempertimbangkan perkembangan kebutuhan riil di daerah.

Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara DPRD Provinsi Lampung bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel di ruang kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel. Dalam pertemuan tersebut, rombongan DPRD Provinsi Lampung diterima langsung oleh Bima Kusuma Aji selaku Sales Area Manager (SAM) Retail Wilayah Lampung PT Pertamina Patra Niaga. Pertemuan ini membahas kondisi stok, realisasi kuota, distribusi BBM, serta langkah antisipasi terhadap antrean di sejumlah SPBU pada Kamis (10/9/2026).

Kehadiran Lintas Fraksi dan Rincian Kuota BBM

Pertemuan strategis ini dihadiri oleh para ketua fraksi atau yang mewakili dari DPRD Provinsi Lampung, yakni:

  • Fauzan Sibron, S.E., Akt. (NasDem)
  • H. Yusnadi, ST., M.Si. (PKS)
  • Yozi Rizal, S.H. (Demokrat)
  • Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I., M.H. (PKB)
  • H. Akhmad Iswan H Caya, S.H., M.H. (PAN)
  • H. A.M. Syafi’i, S.Ag. (PDI Perjuangan)
  • Handitya Narapati SZP, S.H. (Golkar)

Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa ketersediaan stok BBM di Lampung berada dalam kondisi aman. Kendati demikian, realisasi konsumsi BBM bersubsidi menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan dari masyarakat.

Untuk jenis Solar subsidi, kuota tahun 2026 ditetapkan sebesar 790.000 kiloliter (KL), dengan realisasi hingga bulan Agustus telah mencapai sekitar 524.018 KL dan diproyeksikan mengalami kelebihan kuota sekitar 8,5 persen. Sementara itu, untuk Pertalite, kuota yang dialokasikan sebesar 695.000 KL, dengan realisasi hingga Agustus mencapai sekitar 460.000 KL.

Perhatian DPRD Terhadap Antrean dan Penyaluran Harian

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius DPRD karena peningkatan kebutuhan masyarakat perlu diiringi dengan kepastian pasokan serta distribusi yang tepat sasaran. Dalam kesempatan itu, pihak DPRD juga mendapatkan penjelasan bahwa penyaluran Solar harian telah ditingkatkan dari sekitar 2.200 KL menjadi 2.500 KL per hari.(HS)