Komisi I DPRD Lampung Kawal Perubahan APBD 2026, Pastikan Program Berdampak bagi Masyarakat
BANDAR LAMPUNG, wartajos.com. DPRD Provinsi Lampung melalui Komisi I menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026.
Fokus Pembahasan dan Pengawasan Anggaran
RDP tersebut dihadiri langsung oleh Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung. Pembahasan dalam rapat tersebut difokuskan pada beberapa aspek penting, meliputi Program dan kegiatan yang direncanakan masing-masing OPD, Kebutuhan anggaran yang diajukan.
Target kinerja masing-masing OPD sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD agar penggunaan anggaran berjalan efektif, memastikan anggaran yang digunakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M., mengatakan bahwa pembahasan Perubahan APBD 2026 menjadi bagian penting dari pengawasan Komisi I. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar sejalan dengan target program, kinerja OPD, serta kebutuhan masyarakat.
Komitmen Pengawasan yang Efektif dan Tepat Sasaran
Garinca menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada besaran nominal anggaran saja, tetapi juga pada substansi program dan hasil yang ingin dicapai.
“Pengawasan kami bukan hanya pada besaran anggaran, tetapi juga pada program dan hasil yang ingin dicapai. Kami ingin memastikan anggaran yang disetujui benar-benar digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” ujar Garinca dalam keterangannya, Selasa (15/09/2026).
RDP tersebut berlangsung selama dua hari, yakni pada Senin–Selasa, 14–15 September 2026, bertempat di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut melibatkan sebanyak 15 OPD dan unit kerja mitra Komisi I. (HS)