Wakili Pemerintah Lampung Komisi V DPRD Provinsi Sampaikan Asprasi PPRL Kekementerian Ketenagakerjaan RI
Bandar Lampung, wartajos.com. Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, S.E., hadir mewakili DPRD Provinsi Lampung bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Dr. Agus Nompitu, S.E., M.T.P., yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung, untuk menyampaikan aspirasi Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) terkait perlindungan hak pekerja dan kebijakan ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Aspirasi tersebut diterima oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Dr. Afriansyah Noor, M.Si., beserta jajaran, Kamis (15/10/2026).
Penyampaian aspirasi ini merupakan bagian dari upaya mendorong perhatian pemerintah terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan sekaligus memastikan masukan dari masyarakat dan kelompok pekerja dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.
Sejumlah hal yang disampaikan PPRL meliputi keterbukaan informasi regulasi ketenagakerjaan, pelibatan serikat pekerja dalam penyusunan kebijakan, penetapan upah minimum, serta penguatan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Aspirasi tersebut juga mencakup pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan pekerjaan alih daya (outsourcing), pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta perlindungan bagi pekerja perempuan, penyandang disabilitas, dan pekerja berbasis platform digital.
Selain itu, perhatian turut diberikan pada perlindungan pekerja dalam program pemagangan, penanganan pemutusan hubungan kerja (PHK), pemenuhan hak pesangon, dan penguatan pengawasan ketenagakerjaan. Berbagai masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi tenaga kerja.
Dalam pembahasan mengenai kebijakan pengupahan tahun 2027, PPRL juga menyampaikan harapan agar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta kondisi dan kesejahteraan pekerja. (HS)