Proyek SPAM Dinas PUPR Lambar Tahun 2025 Diduga Bermasalah, Indikasi Korupsi Tembus Rp3,2 Miliar
LAMPUNG BARAT, wartajos.com. (12 November 2026) Sepanjang tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lampung Barat melalui Bidang Cipta Karya menggelontorkan anggaran hingga Rp3.270.000.000 untuk merealisasikan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang di pecah menjadi tujuh paket kegiatan. Masalahnya, mekanisme pemilihan penyedia yang mengeksekusi proyek tersebut terindikasi Kolusi dan Nepotisme lantaran sudah dikondisikan sebelumnya, apalagi mereka-mereka yang di tunjuk itu merupakan kandidat-kandidat pilihan yang diduga terafiliasi dengan Bupati.
Dari penelusuran yang dilakukan, anggaran proyek SPAM Lampung Barat tahun 2025 dipecah kedalam tujuh paket kegiatan yang tersebar di Pekon Campang Tiga, Kecamatan Batu Ketulis Rp475.000.000; Pekon Cipta Waras, Kecamatan Gedung Surian Rp250.000.000; Pekon Sukananti, Kecamatan Way Tenong Rp500.000.000; Pekon Sukaraja, Kecamatan Batu Brak Rp665.000.000; Pekon Tribudi Syukur, Kecamatan Kebun Tebu Rp700.000.000; Pekon Tri Mulyo, Kecamatan Gedung Surian Rp440.000.000; Pekon Argomulyo, Kecamatan Batu Ketulis Rp240.000.000.
Dimana tujuh paket kegiatan tersebut dikondisikan kepada pihak-pihak tertentu yang masih terafiliasi dengan kepala daerah disana, akibatnya banyak pekerjaan yang direalisasikan tidak sebagaimana mestinya. Bahkan akibat buruknya kualitas pekerjaan yang dilakukan, proyek SPAM yang ada di Pekon Argomulyo tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Bahkan warga setempat pernah melakukan perbaikan secara swadaya namun kembali mengalami kerusakan lantaran keterbatasan biaya.
Secara tegas sumber media ini menyebut bahwa mekanisme tender dalam proyek SPAM milik Dinas PUPR Lampung Barat hanya sebuah formalitas belaka, karena memang semenjak awal pelaksana proyek sudah ditentukan lengkap dengan sarat dan ketentuan berlaku. Selain itu, sumber juga membeberkan jika sejumlah rekanan yang ditunjuk itu semuanya masih terafiliasi dengan Bupati Lampung Barat.
Perhatian publik juga mengarah kepada peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Jika benar terjadi penyimpangan namun tidak dilakukan tindakan sesuai aturan, maka hal tersebut patut menjadi objek pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat yang berwenang.
Dugaan tersebut tentu masih memerlukan pembuktian melalui proses audit dan penyelidikan oleh lembaga yang berwenang. Oleh sebab itu, Inspektorat, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun aparat penegak hukum diharapkan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek-proyek tersebut guna memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini disusun, pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maupun pihak-pihak yang disebut dalam informasi tersebut belum memberikan keterangan resmi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.(bagas)