DPRD Lampung Perkuat Komitmen Pengawasan Keuangan Daerah
Bandar Lampung, wartajos.com. DPRD Provinsi Lampung memperkuat komitmen pengawasan keuangan daerah untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pengukuhan Pengawasan ini tidak hanya berkaitan dengan tertib administrasi dan kepatuhan terhadap ketentuan, tetapi juga memastikan setiap program yang dibiayai APBD menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun pembangunan yang sesuai kebutuhan.
Komitmen tersebut sejalan dengan pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung serta Dewan Pengurus Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Wilayah Lampung periode 2026-2029.
Pengukuhan tersebut dilakukan oleh Gubernur Lampung Ir. Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M. di Balai Keratun Lantai III, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, pada Rabu (07/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu, S.E., hadir mewakili Ketua DPRD Provinsi Lampung.
Pernyataan Resmi Terkait Pengelolaan Keuangan
Ade Utami Ibnu menyatakan bahwa penguatan pengawasan penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan anggaran dapat dipastikan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Ade Utami Ibnu.
Kehadiran Pemangku Kepentingan dan Harapan ke Depan
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, unsur Forkopimda Provinsi Lampung atau yang mewakili, para bupati/wali kota atau yang mewakili, inspektur kabupaten/kota.
Acara tersebut dihadiri oleh pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atau yang mewakili.
“Melalui penguatan peran BPKP dan AAIPI, diharapkan sistem pengendalian internal pemerintah semakin kuat”, ucapnya
Hal ini juga diharapkan dapat membantu memastikan potensi risiko dalam pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran dapat diidentifikasi serta ditangani sejak dini. (HS)