DPRD Lampung Perkuat Regulasi untuk Kepentingan Masyarakat
BANDAR LAMPUNG, wartajos.com.DPRD Provinsi Lampung terus memperkuat pembahasan kebijakan dan regulasi daerah agar memiliki kepastian hukum, sesuai dengan kebutuhan daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat I
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan agenda Lanjutan Pembicaraan Tingkat I yang dilaksanakan pada Kamis, 10 September 2026. Dalam rapat tersebut, terdapat tiga agenda utama yang dibahas, meliputi:
- Jawaban Gubernur Lampung terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terkait Raperda Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026.
- Jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas dua Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung.
- Tanggapan dan/atau jawaban fraksi-fraksi terhadap pendapat kepala daerah atas 12 Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung.
Penyusunan 12 Raperda Usul Inisiatif DPRD
Dalam pembahasan 12 Raperda Usul Inisiatif DPRD, tanggapan dan/atau jawaban fraksi-fraksi disampaikan melalui juru bicara Bapemperda DPRD Provinsi Lampung, Condro Wati, S.E., M.Si. Pembahasan tersebut menegaskan bahwa setiap Raperda perlu disusun berdasarkan kewenangan daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta kebutuhan masyarakat.
Bapemperda menilai bahwa materi Raperda tidak sekadar mengulang ketentuan yang sudah ada, melainkan diarahkan untuk memberikan solusi nyata terhadap berbagai kebutuhan di daerah. Penyusunannya juga wajib memperhatikan sejumlah aspek penting, di antaranya:
- Ketertiban umum dan kepentingan masyarakat.
- Penegakan hak asasi manusia serta prinsip non-diskriminasi.
- Harmonisasi dengan ketentuan peraturan yang berlaku. (HS)