DPRD Lampung Perkuat Regulasi untuk Kepentingan Masyarakat
Bandar Lampung,wartajos.com. DPRD Provinsi Lampung terus memperkuat pembahasan kebijakan dan regulasi daerah agar memiliki kepastian hukum, sesuai kebutuhan daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Agenda Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat I
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan agenda Lanjutan Pembicaraan Tingkat I pada Kamis (10/9/2026), yang membahas tiga agenda utama:
- Jawaban Gubernur Lampung terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terkait Raperda Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026.
- Jawaban Gubernur Lampung terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas dua Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung.
- Tanggapan dan/atau jawaban fraksi-fraksi terhadap pendapat kepala daerah atas 12 Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung.
Prinsip dan Arah Penyusunan Raperda Usul Inisiatif
- Tanggapan dan/atau jawaban fraksi-fraksi terkait pembahasan 12 Raperda Usul Inisiatif DPRD disampaikan melalui juru bicara Bapemperda DPRD Provinsi Lampung, Condro Wati, S.E., M.Si.
- Pembahasan tersebut menegaskan bahwa setiap Raperda perlu disusun berdasarkan kewenangan daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta kebutuhan masyarakat.
- Bapemperda menilai materi Raperda tidak sekadar mengulang ketentuan yang sudah ada, tetapi diarahkan untuk memberikan solusi terhadap kebutuhan daerah.
- Penyusunannya juga memperhatikan aspek ketertiban umum, kepentingan masyarakat, hak asasi manusia, prinsip non-diskriminasi, serta harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Cakupan Bidang Raperda Usul Inisiatif DPRD
Raperda Usul Inisiatif DPRD tersebut mencakup berbagai bidang yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, di antaranya:
- Pengelolaan sumber daya air.
- Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat bagi perusahaan perkebunan.
- Pertanian perkotaan.
- Tata kelola dan hilirisasi ubi kayu.
- Barang milik daerah.
- Koperasi dan usaha kecil.
- Pertambangan rakyat.
- Infrastruktur berkelanjutan.
- Perlindungan masyarakat.
- Pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan.
- Kelautan dan perikanan.
- Desa wisata.
(HS)