Disdikbud Lambar Didesak Periksa Dugaan Korupsi BOS SMPN SATAP 2 Lumbok Seminung
LAMPUNG BARAT ,wartajos.com. (12 November 2026) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Barat didesak untuk segera mengusut dugaan Korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikelola Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap (SATAP) 2 Lumbok Seminung tahun 2025. Dimana tercatat satuan pendidikan tersebut mengelola kucuran dana BOS sebesar Rp40.020.000 dengan hanya memiliki delapan orang murid yang mengenyam pendidikan disana. Sekolah yang harusnya tutup itu dibiarkan tetap aktif hanya untuk mengeruk anggaran dengan melancarkan modus operandi penggelembungan anggaran (mark-up) maupun manipulasi data serapan anggaran.
Dari data dan informasi yang dihimpun media ini, diketahui jika kedelapan mata anggaran yang diduga bermasalah dalam tata kelola anggaran dana BOS milik SMPN SATAP 2 Lumbok Seminung tahun 2025 yaitu penerimaan peserta didik baru Rp462.000; pengembangan Perpustakaan Rp1.000.000; kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp5.986.000; kegiatan evaluasi pembelajaran Rp1.110.000; administrasi kegiatan sekolah Rp5.877.000; langganan daya dan jasa Rp630.000; pemeliharaan sarana prasarana Rp21.955.000 serta pembayaran honor Rp3.000.000.
Selain itu terungkap jika SMPN SATAP 2 Lumbok Seminung hanya memiliki 8 orang siswa yang menempuh jenjang pendidikan disana, dimana proses kegiatan belajar mengajar juga dilakukan secara ala kadarnya karena kepala sekolah dan dewan guru jarang hadir di lingkungan sekolah mengingat satuan pendidikan ini berada di lokasi yang sangat terisolir.
Selain itu, dalam urusan administrasi kegiatan sekolah maupun evaluasi pembelajaran di dominasi belanja habis pakai yang mekanisme pelaporan hanya mengacu kepada nota pengeluaran yang sangat rentan di manipulasi. Sementara untuk pemeliharaan sarana prasarana dan pengembangan perpustakaan hanya direalisasikan ala kadarnya dimana ditemukan ketidaksesuaian antara nominal ketersediaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan.
Dari sini saja dapat diketahui bagaimana mekanisme penggelembungan anggaran yang ada dilakukan secara terang-terangan dan sangat mencolok.
Dengan terungkapnya kasus ini, publik dapat menilai jika penggunaan anggaran dana BOS yang ada di tingkat satuan pendidikan sangat longgar dan memiliki celah penyalahgunaan yang sangat luas, sehingga rentan indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Barat didesak untuk segera melakukan pembinaan dan penindakan dugaan penyelewengan anggaran dana BOS yang ada di SMPN SATAP 2 Lumbok Seminung agar jaminan penyelenggaraan pendidikan merata hingga ke pelosok wilayah.
Hingga naskah ini dilansir, awak media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Disdikbud Lampung Barat dan Kepala SMPN SATAP 2 Lumbok Seminung untuk melakukan uji data terkait temuan dugaan Korupsi dana BOS tersebut. (RED)