November 19, 2026

‎Modus Korupsi BKAD Lambar Dalam Realisasi Anggaran Kerjasama Pemanfaatan LSR 2025

LAMPUNG BARAT, wartajos.com
‎Pada tahun anggaran 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lampung Barat, menganggarkan dua kegiatan yang objeknya sama, lokasinya sama dan tujuannya sama, Lumbok Seminung Resort, dalam rangka Kerja Sama Pemanfaatan. Yang pertama, anggaran kajian aset sebesar Rp288.000.00 dan yang kedua, anggaran penilaian aset Rp171.000.000. Jika ditotal, kedua anggaran itu mencapai Rp459.000.000. Hampir setengah miliar rupiah, untuk mengkaji dan menilai satu kawasan yang sama.

‎Dari penelusuran lebih lanjut yang dilakukan media  Rabu, (18/11/2026 pada Tahun  timbul sebuah pertanyaan soal apakah ini dua pekerjaan yang berbeda, atau satu pekerjaan yang dipecah menjadi dua anggaran? Sebab, kajian aset wisata, secara umum, adalah studi untuk melihat potensi, nilai dan kelayakan pemanfaatan sebuah aset wisata. Di dalamnya biasanya ada analisis pasar, analisis kelayakan bisnis, hingga rekomendasi skema kerja sama. Sementara penilaian aset, adalah proses penaksiran nilai wajar sebuah aset oleh penilai. Hasilnya menjadi dasar untuk menentukan besaran kontribusi, sewa atau bagi hasil dalam kerja sama pemanfaatan.

‎Di atas kertas, keduanya memang terlihat berbeda. Satu mengkaji, satu menilai. Tapi dalam praktik pengadaan, keduanya sangat mungkin tumpang tindih. Karena untuk menilai, penilai harus mengkaji. Dan untuk mengkaji kelayakan kerja sama, tim kajian harus menghitung nilai.

‎Di sinilah dugaan itu muncul. Dimana persoalan yang berkembang di masyarakat bukan soal besar kecilnya angka. Tapi soal potensi duplikasi anggaran. Apakah output dari kajian Rp288 juta itu benar-benar berbeda dengan output dari penilaian Rp171 juta? Atau justru dokumen yang satu hanya mengulang dokumen yang lain dengan sampul berbeda?

‎Lalu urgensi dan urgensi ganda. Sebab, mengapa dalam satu tahun anggaran yang sama, BKAD harus melakukan dua kegiatan sekaligus untuk satu objek yang sama dalam rangka kerja sama pemanfaatan yang sama? Bukankah seharusnya kajian dulu, baru penilaian? Atau sebaliknya?

‎Berikutnya, transparansi hasil. Karena, sampai naskah ini dibuat, publik belum melihat secara terbuka hasil kajian tersebut. Siapa konsultan atau penilainya? Apa metodologinya? Dan yang paling penting, apakah hasil kajian itu benar-benar dipakai sebagai dasar Kerja Sama Pemanfaatan Lumbok Seminung Resort, atau hanya menjadi dokumen yang tersimpan di lemari?

‎Jika dokumen itu tidak dipakai, maka Rp459 juta itu patut dipertanyakan pertanggungjawabannya. Audit dari Inspektorat, audit dari BPK, dan jika ditemukan indikasi kuat, penyelidikan dari aparat penegak hukum.

‎Yang bisa dilakukan publik saat ini adalah meminta transparansi. Karena anggaran Rp459 juta itu bukan uang pribadi. Itu uang rakyat Lampung Barat. Uang dari pajak, retribusi, dan dana transfer yang seharusnya kembali dalam bentuk pelayanan.
‎
Lumbok Seminung Resort adalah aset yang indah. Danau, pegunungan, dan potensi wisata yang seharusnya bisa menjadi kebanggaan Lampung Barat.

‎Tapi keindahan itu akan ternoda jika pengelolaan asetnya justru dimulai dengan kajian yang tidak transparan.
‎
‎Dua anggaran, satu kawasan, dan satu pertanyaan yang belum terjawab, apakah Rp459 juta itu benar-benar untuk menyelamatkan aset daerah, atau justru menjadi cara untuk menggerogoti aset daerah itu sendiri. (Bagas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *