Gila, Bapenda Lambar Mark-Up Anggaran Konsultasi dan Penerimaan Pajak Hingga Miliaran Rupiah
LAMPUNG BARAT (wartajos.com)
Dugaan penggelembungan anggaran (mark-up) oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Barat dalam kegiatan konsultasi serta pelaksanaan teknis penerimaan pajak tahun 2025 mencapai Rp1.015.434.000. Kasus ini perlu segera mendapat atensi khusus dari pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Barat agar segera bisa menyeret oknum Kepala Bapenda Lampung Barat kebalik jeruji besi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
Dari penelusuran yang dilakukan awak media wartajos.com, Rabu (18/12026). diketahui jika pada tahun 2025, Bapenda Lampung Barat mengeluarkan biaya jasa konsultasi sebesar Rp560.000.000 untuk melaksanakan penetapan NJOP dan pendampingan survei objek pajak daerah melalui mekanisme anggaran swakelola tipe II melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Barat. Sedangkan untuk kegiatan teknis lainnya pihak Bapenda Lambar kembali menggelontorkan biaya hingga Rp455.434.000.
Dari penelusuran yang dilakukan media ini diketahui jika anggaran sebesar Rp560.000.000 hanya digunakan untuk belanja konsultasi khusus dalam penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pendampingan survei objek pajak daerah.
Belum cukup dengan anggaran hingga setengah miliar Rupiah itu, pihak Bapenda Lambar kembali menghamburkan biaya yang bersumber dari keuangan negara hingga Rp455.424.000 untuk urusan-urusan yang bersifat teknis lainnya. Seperti biaya penagihan sebesar Rp198.449.000; upah rekam data PBB Rp15.000.000; upah jasa pendataan PBB Rp37.500.000. Berikutnya biaya sosialisasi penyuluhan kebijakan pajak daerah Rp21.250.000; pendataan objek pajak Rp46.710.000; penilaian PBB-P2 dan BPHTB Rp55.250.000; penetapan wajib pajak Rp51.450.000 serta pengawasan maupun pemeriksaan pajak daerah Rp29.825.000.
Bapenda Lampung Barat sangat luar biasa dalam melakukan penghamburan anggaran hanya untuk kegiatan konsultasi yang semestinya bisa dilakukan dengan mengedepankan prinsip efektif dan efisien. Terlebih, kuat dugaan jika sudah ada kongkalikong dengan pihak BPS Lampung Barat untuk sengaja membandrol anggaran sangat besar hanya untuk biaya jasa konsultasi.
Bahkan kendati sudah menghamburkan keuangan hingga miliaran Rupiah, untuk belanja jasa konsultasi khusus berikut teknis kegiatan lainnya, ternyata tidak memberikan dampak output signifikan bagi penerimaan pajak daerah, sebab hingga Juni 2025 penerimaan PBB-P2 hanya Rp94 juta atau 2 persen dari target tahunan.
Lalu untuk apa pihak Bapenda menggandeng BPS Lampung Barat dengan biaya yang sangat besar kalau ternyata hasilnya tidak sesuai target penerimaan.
Awak media wartajos.com masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak berkaitan seperti Kepala BPS dan Kepala Bapenda Lampung Barat untuk menggali informasi lebih lanjut sebagai upaya memperoleh informasi akurat dan berimbang. (Redaksi)