Metro Raih Penghargaan TPID Kota Berkinerja Terbaik Wilayah Sumatera Tahun 2026
Metro, wartajos.com. Pemerintah Kota Metro bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui Rapat Koordinasi (Rakor) TPID Kota Metro yang digelar di OR Setda Kota Metro, Rabu (30/09/2026).
Rakor tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus konsolidasi untuk merumuskan langkah konkret dalam mengantisipasi berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi pergerakan harga, khususnya komoditas pangan strategis di tengah kondisi kemarau yang dapat berdampak terhadap produksi dan ketersediaan pasokan.
Wali Kota Metro, H. Bambang Iman Santoso, menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak semata-mata berkaitan dengan indikator ekonomi, tetapi memiliki keterkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, terutama kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dan mempertahankan daya beli.
“Pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kita perlu terus memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” ujar Wali Kota.
Menurut Bambang, keberhasilan Kota Metro meraih penghargaan TPID Kota Berkinerja Terbaik Wilayah Sumatera Tahun 2026 merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur yang selama ini berperan dalam pengendalian inflasi daerah.
konkret, terukur, dan segera diterjemahkan dalam kebijakan oleh perangkat daerah serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Achmad P. Subarkah, menyampaikan bahwa inflasi Kota Metro pada Agustus 2026 masih berada dalam rentang sasaran, dengan inflasi sebesar 3,39 persen secara tahunan, dan 0,22 persen secara bulanan
Meski demikian, sejumlah tekanan harga masih perlu dicermati, terutama pada komoditas pangan strategis seperti daging ayam ras dan beras. Sementara itu, bawang merah menjadi salah satu komoditas yang turut menahan tekanan inflasi.
Achmad menilai kondisi tersebut perlu diantisipasi secara lebih ketat karena tantangan pengendalian inflasi ke depan cukup kompleks, terutama dengan adanya kondisi kemarau yang berpotensi berlangsung lebih panjang.
Menurut Achmad, harga beras premium telah berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga pada sejumlah jaringan ritel beras premium tidak lagi banyak ditampilkan.
Dalam kondisi tersebut, ia mendorong agar distribusi dan pemasaran beras SPHP dapat diperluas, termasuk melalui jaringan swalayan, sehingga masyarakat tetap memiliki alternatif beras dengan harga yang lebih terjangkau.
Menurutnya, ketersediaan barang di pasar juga berkaitan erat dengan pembentukan ekspektasi masyarakat. Ketika masyarakat memperoleh informasi atau melihat indikasi bahwa suatu komoditas sulit diperoleh, kondisi tersebut dapat mendorong pembelian secara berlebihan dan pada akhirnya meningkatkan tekanan terhadap permintaan serta harga.
“Karena itu, kepastian pasokan dan komunikasi mengenai kondisi ketersediaan komoditas menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga,”tuturnya. (ADV)