DPRD Provinsi Lampung Lanjutkan RDP Bersama Enam OPD Mitra Kerja
BANDAR LAMPUNG, Wartajos.com. Komisi II DPRD Provinsi Lampung melanjutkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja di Ruang Rapat Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Selasa (21/7/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sekaligus pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung Hi. Ahmad Basuki, M.Pd.I., didampingi Wakil Ketua Hi. Arnol Alam, S.H., serta dihadiri anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, yakni Drs. Mikdar Ilyas, M.M., I Made Suarjaya, S.H., M.H., Hi. Fauzi Heri, S.T., S.H., M.H., Hanifal, S.P., Hi. Amrullah B.S., Singa Ersa Awangga, Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I., M.H., Hi. Morisman, S.T., dan Imelda, S.H.
Dalam rapat tersebut, Komisi II menerima paparan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
Masing-masing OPD menyampaikan pelaksanaan program kerja, realisasi kegiatan, capaian kinerja, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pada Tahun Anggaran 2025.
Melalui forum tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Lampung melakukan pendalaman terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran pada masing-masing OPD sebagai bagian dari pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Berbagai masukan dan rekomendasi turut disampaikan agar pelaksanaan program semakin efektif, tepat sasaran, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
RDP juga menjadi wadah koordinasi antara DPRD dan perangkat daerah dalam menyelaraskan pelaksanaan kebijakan pembangunan, mengidentifikasi berbagai tantangan di lapangan, serta memastikan setiap program berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Komisi II DPRD Provinsi Lampung berharap hasil pembahasan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh OPD mitra kerja untuk meningkatkan kinerja, memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program, serta mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang efektif, transparan, dan berkelanjutan. ( HS)